undang undang tentang perseroan terbatas. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah KETENTUAN PENUTUP. undang undang tentang perseroan terbatas

perusahaan Perseroan (Persero) di samping ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) antara lain: KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan. ”. 2012. Redaksi. 4-5. Menurut Pasal 97 UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) terhadap perseroan yang mengelola sumber daya alam dan kendala dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 74 Undang-undang No. Dalam Undang - Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan harus murni menerapkan fungsi sosial. RUPS sendiri memiliki landasan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan d an Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/98”) memang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Oleh : Raffles, S. 13 Tahun 2016) yang pembentukannya didorong oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti. UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), memang dikatakan bahwa RUPS adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Malang, 2017. Artinya, jika kamu ingin mendirikan Perseroan. [VIII] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peran Direksi dalam Perseroan Terbatas. d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 9. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta. o r g - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAHal ini berarti, aturan pendirian PT PMA di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau dimuat ketentuan baru oleh UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, dalam hal ini Permenkumham 21/2021. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ()Dalam ketentuan umum bab I pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan. BAB I KETENTUAN UMUM. (2019). Di undangkan UUPT ini menjadi salah satu cerminan dari keseriusan pemerintah untuk bisa menetapkan suatu aturan mengenai perseroan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 93 ayat (1) dan Pasal . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OOT tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RepubH[lndonesia Tahun 2OOT Nomor 106, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2O2O Nomor 245, Tambahan L,embaran. DASAR HUKUM. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; d. KETENTUAN UMUM. Sedangkan di dalam UU PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp50. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Direksi perseroan terbatas. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Pada akhir tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan. MATERI POKOK PERATURAN. RUPS juga adalah organ yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Mekanisme penurunan modal perseroan terbatas (“PT”) diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (sesuai dengan UU No. . 000. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, harta pailit yang berada. Struktur PT terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh pihak dengan kepentingan yang sama. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). I. bahwa disamping bentuk badan. Ibid. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana suatu perusahaan yang melakukan kegiatan komersial di bidang ini dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial. Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi. Berdasarkan Undang-Undang No. 2007. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah. ABSTRAK: Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. association. Pasal 1. 2. Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 717 tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dan Undang-undang No. BAB I . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, TambahanHak Pemeriksaan (Enqueterecht). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. pengaturan CSR dalam Undang-undang No. No. HH-02. PP No. Pada umumnya pelanggar UUPT adalah suatu PT yang bertindak. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU tersebut serta peraturan pelaksanaannya (“Perseroan”). Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); Undang-Undang Republik Indonesia. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) Tanggung Jawab Sosial dan. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 40: Tahun: 2007: Tentang: PERSEROAN TERBATAS: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal:. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pengertian Direksi adalah: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam. Bagian Ketiga Pengambilalihan Pasal 26 (1) Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksud dan untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan. UMUM : Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi. Peraturan Pemerintah No. 1. Hak pemegang saham sudah diatur dalam Undang-Undang No. Penggabungan (merger) dan peleburan (konsolidasi) merupakan dua perbuatan hukum yang berarti penyatuan dua perseroan atau lebih. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laoly dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Undang-Undang Cipta Kerja: Omnibus Law sebagai metode penyederhanaan regulasi di Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) pada tanggal 22. See Full PDFDownload PDF. emegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik. 2 Istilah tersebut 1 Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Dasar Hukum Undang-Undang No. pdf. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang. Wawasan Hukum. 40/2007? memang secara sepintas, masih sama dan banyak kemiripan antara yang lama dan yang baru. c. Dibawah ini adalah penjelasan undang-undang no. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van. 000 peraturan Indonesia lainnya disini!! 2007 tentang Perseroan Terbatas Secara umum prinsip business Judgment Rule dianut dalam Undang-Undang No. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. PERSEROAN TERBATAS. Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya. Cari 50. Kemudian melalui Pasal 109 Angka 2 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan tersebut. Dalam keadaan BUMD berbentuk badan hukum PT, kebiasaan pemda. Law Firm Terbaik di Indonesia Saat ini. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kode Etik. Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas. 89, TLN No. KETENTUAN PENUTUP. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. UMUM : Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lantas, bagaimana. b. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. Pasal 17 ayat (3) Und ang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat syarat. Telah dijelaskan pada Pasal 44 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka modal yang diturunkan bisa mencakup ketiga jenis modal, dasar, ditempatkan dan disetorkan. perseroan hasil peleburan disahkan Menteri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 5 Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law CK), ketentuan ini telah mencabut setidaknya dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang. Apa saja ketentuan mengenai hibah oleh PT dan emiten. 40 Tahun 2007 tentang tsb, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi Berikut ini 5 Undang-Undang CSR di Indonesia dilansir dari laman hukumonline. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. Available online from:. Dalam UU tersebut mengatur tentang tata cara untuk: Pengajuan permohonan serta pemberian pengesahan status badan hukum. c. Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang No. 40/2007) Sudah beberapa kali saya ditanya, apa sih sebenarnya perbedaan mendasar dari UUPT no. Pasal 41 Undang-Undang No. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluMencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 106, TLN NO. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Sastrawidjaja dan Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang, Cetakan Pertama, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; d. Pendahuluan Pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah mengesahkan peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang No. 1, LN. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menimbang: a. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, kententuan-kententuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tidak memperinci secara lebih jelas lagi mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu Perseroan Terbatas (“PT”) yang didirikan sebelum. Pengaturan pengertian persero terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT atau Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum dengan. Pada umumnya pelanggar UUPT adalah suatu PT yang bertindak tidak sesuai dengan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangUndang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan dicabutnya dan tidak berlaku lagi beberapa peraturan perundangan-undangan. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan. I. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas oleh Risang Pujiyanto UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kedua langkah restrukturisasi perseroan ini telah mendapat pengaturan dalam UU No. In running their. PT. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. Dasar hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. com! 1. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas). c. 2005. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Karena penanam modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada. [2]. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, sejumlah daerah telah menetapkan besaran minimal dana yang dialokasikan untuk TJSL melalui Peraturan Daerah (“Perda”). Undang. Sign In. DEFINISI ‘KORPORASI’ PADA PERSEROAN TERBATAS. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur pengertian PT yaitu “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukanUlasan Lengkap Perseroan Terbatas (“PT”) Sebelum membahas mengenai perbedaan CV dan PT, perlu dipahami PT atau Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham (“PT Persekutuan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN. Selain itu, Perseroan terbatas (P T) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha2. Keberadaan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut diharapkan mampu menjamin.